KAPOLRI JENDERAL POL. BAMBANG HENDARSO MENYATAKAN “KITA SEMUA PATUT BERGEMBIRA DAN BERSYUKUR” BERKAT, KERJA KERAS JAJARAN DIT LANTAS POLRI, KHUSUSNYA YANG DIEMBAN OLEH TIM RUU LLAJ, BERHASIL MENDUKUNG TERBENTUKNYA UU NO 22 TAHUN 2009. PADA AWALNYA, TAMBAH KAPOLRI RUU LLAJ YANG DIGAGAS OLEH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, TERKESAN AKAN MERUBAH TOTAL UU NO.14 TAHUN 1992 DARI 74 PASAL MENJADI 190 PASAL, SERTA CENDERUNG MENGABAIKAN ASPEK KEHARMONISASIAN DENGAN PERUNDANGAN TERKAIT LAINNYA, DAN TIDAK DIKOORDINASIKAN DENGAN INSTITUSI YANG BERSANGKUTAN, SEHINGGA MENIMBULKAN PERMASALAHAN MENYANGKUT SUSBTANSI MATERI YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG POLRI. KAPOLRI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN ATAS UPAYA KERAS DARI JAJARAN LALU LINTAS, SEHINGGA DAPAT TERBENTUK UNDANG – UNDANG YANG LEBIH SEMPURNA, EFEKTIF DAN APLIKATIF DALAM HAL IKHWAL PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SESUAI HARAPAN MASYARAKAT, SEJALAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN
PENYELENGGARAAN LALU LIINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SAAT INI, SERTA HARMONI DENGAN UNDANG – UNDANG LAINNYA. LEBIH LANJUT DIKATAKAN MEMAHAMI PROSES PEMBENTUKAN DAN NUANSA PSIKOLOGIS YANG MELATARI TERBENTUKNYA UU NO 22 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA YANG SAYA SAMPAIKAN, ADALAH PENTING. NAMUN DEMIKIAN, KE DEPAN, YANG LEBIH PENTING DARI HAL TERSEBUT ADALAH bAGAIMANA KITA DAPAT EMNJAWAB DAN MENJALANKAN AMANAH YANG TERTUANG DI DLAMNYA. SESUAI DENGAN PASAL 7 ( 2 ) e, DINYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DALAM HAL PENYELENGGARAAN LALU LINTAS, SEBAGAI SUATU : “URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS, SERTA PENDIDIKAN BERLALU LINTAS”.
SELANJUTNYA, TUGAS DAN FUNGSI POLRI TERSEBUT, DIPERINCI PADA PASAL 12, MELIPUTI 9 HAL YAKNI:
1. PENGUJIAN DAN PENERBITAN SIM KENDARAAN
BERMOTOR.
2. PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.
3. PENGUMPULAN, PEMANTAUAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
4. PENGELOLAAN PUSAT PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
5. PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI LALU LINTAS.
6. PENEGAKAN HUKUM MELIPUTI PENINDAKAN PELANGGARAN DAN
PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS.
7. PENDIDIKAN BERLALU LINTAS.
8. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.
9. PELAKSANAAN MANAJEMEN OPERASIONAL LALU LINTAS.
SELAIN ITU, DALAM UNDANG – UNDANG INI DINYATAKAN BAHWA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DILAKSANAKAN
SECARA TERKOORFINASI MELIBATKAN PEMERINTAH, PEMDA, BADAN HUKUM DAN MASYARAKAT, YANG TERWADAHI DALAM FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
MENYADARI CAKUPAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM UU NO 22 TAHUN 2009, YANG SANGAT LUAS DAN
MENGANDUNG KEWENANGAN YANG SANGAT BESAR, Dl MANA HAL
TERSEBUT JUGA MERUPAKAN HASIL SUMBANG PEMIKIRAN PARA PERWIRA
SEKALIAN, MAKA DALAM KESEMPATAN INI, SAYA MINTA KEPADA SEGENAP
JAJARAN POLRI, KHUSUSNYA FUNGSI LANTAS, UNTUK SECEPATNYA
MEMBENAHI DIRl, MENINGKATKAN KINERJA DAN MENATA SISTEM DALAM
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LALU LINTAS, SEHINGGA POLRI DAPAT
MENJALANKAN UU NO 22 TAHUN 2009 DENGAN BAIK, SERTA MAMPU
MEMBERIKAN PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT.
DALAM PADA ITU KAPOLRI MEGATAKAN KEMAMPUAN KITA DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN UU TERSEBUT, AKAN SANGAT MENENTUKAN
EKSISTENSI POLRI, SEBAGAI INSTITUSI YANG DIPERCAYAI MASYARAKAT
DAN DIAMANAHI OLEH UNDANG – UNDANG UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KELALULINTASAN,
MEMELIHARA KAMTIBCARLANTAS, SERTA MENEGAKKAN HUKUM. DALAM
HAL INI, SAYA BERPESAN : JANGAN SAMPAI POLRI TIDAK MAMPU
MELAKUKAN PEKERJAAN YANG DIPRAKARSAI OLEH DIRINYA SENDIRI.
BERBICARA MASALAH EKSISTENSI POLRI, SAYA MINTA KEPADA PERWIRA
SEKALIAN, AGAR SELALU MEMBUKA WAWASAN BERPIKIR. YANG LUAS
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, SERTA
KEWENANGAN YANG DIMILIKI. CERMATI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN,
DINAMIKA SERTA TUNTUTAN MASYARAKAT YANG TERJADI, SEHINGGA KITA
AKAN MAMPU MENAMPILKAN KINERJA YANG TERBAIK, CEPAT DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN, TRANSPARAN, AKUNTABEL, SERTA TERWUJUD
KAMTIBCAR LANTAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN
NASIONAL.
NAMUN DEMIKIAN, DALAM KESEMPATAN INI PULA, PERLU SAYA SAMPAIKAN
BAHWA, DENGAN ADANYA UU NO 22 TAHUN 2009 INI, BUKAN BERARTI
BAHWA POLRI AKAN BERORIENTASI PADA KEWENANGAN (AUTHORITY).
AKAN TETAPI, HARUS DISADARI BAHWA TUGAS DAN FUNGSI POLRI Dl
BIDANG LALU LINTAS, BERIKUT KEWENANGAN – KEWENANGAN YANG
MELEKAT, BERKORELASI ERAT DENGAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA BAIK
MENYANGKUT ASPEK PENEGAKAN HUKUM MAUPUN PEMELIHARAAN
KAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN SECARA TERPADU.
SEBAGAI CONTOH : REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR BERKAITAN ERAT
DENGAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION, MAUPUN KESATUAN DATA BASE
FINGER PRINT UNTUK KEPENTINGAN IDENTIFIKASI PEMILIK SIM, JUGA
MEMILIKI KAITAN DENGAN INVESTIGASI KRIMINAL. DEMIKIAN JUGA DALAM
HAL MANAJEMEN OPERASIONAL LALU LINTAS, POLRI MENJADI BAGIAN
YANG PENTING DAN MENENTUKAN GUNA TERWUJUDNYA SISTEM
TRANSPORTASI PUBLIK YANG AMAN, NYAMAN DAN LANCAR.
HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN KONEKSITAS YANG TINGGI, ANTARA
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI POLRI DALAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, DENGAN BANYAK ASPEK LAINNYA
DALAM PENYELENGGARAAN BERBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN. UNTUK
ITU, SAYA MENGINGATKAN PENTINGNYA HUBUNGAN KEMITRAAN YANG
SINERGIS, DENGAN BERBAGAI KOMPONEN BANGSA, MULAI DARI
PEMERINTAHAN BAIK DI TINGKAT PUSAT DAN DI DAERAH, ATPM (AGEN
TUNGGAL PEMEGANG MERK), KALANGAN AKADEMISI, SAMPAI DENGAN
ORGANISASI MASYARAKAT YANG CONCERN DENGAN PERMASALAHAN
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
SELANJUTNYA KAPOLRI MENEGASKAN GUNA MENJAMIN TERWUJUDNYA
PERFORMA POLRI DALAM PENUGASAN BIDANG LALU LINTAS SEBAGAIMANA
TUGAS YANG DIGARISKAN DALAM UNDANG – UNDANG, AGAR DAPAT
BERJALAN SESUAI HARAPAN MASYARAKAT DAN KETENTUAN ETIKA PROFESI
(CORE VALUES), MAKA DIPERLUKAN DUKUNGAN DARI SEGENAP
PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA YANG TERKAIT, DAN
PENGAWASAN YANG EFEKTIF, TIDAK SAJA DENGAN MENGANDALKAN
PENGAWASAN EKSTERNAL DARI LEMBAGA LEGISLATIF, LEMBAGA
EKSEKUTIF, LEMBAGA OMBUDSMAN, LSM, INDIVIDU SERTA KELOMPOK
MASYARAKAT, ATAUPUN MEDIA SEBAGAI WUJUD MEKANISME CHECK AND
BALANCES, TETAPI JUGA PENGAWASAN INTERNAL DALAM BENTUK
PENGAWASAN MANAJERIAL DARI PARA PIMPINAN FUNGSI LALU LINTAS
MAUPUN PENGAWASAN DARI PENGEMBAN FUNGSI PENGAWASAN LINGKUP
INTERNAL POLRI.
DALAM UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN INI, TERDAPAT BEBERAPA PRINSIP PENTING YANG PARALEL DENGAN
PRAKTEK GOOD GOVERNANCE .AND CLEAN GOVERNMENT. DIANTARANYA
ADALAH MENCANTUMKAN ASAS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
BERKELANJUTAN, PARTISIPATIF, MANFAAT, EFISIENSI DAN EFEKTIF,
KESEIMBANGAN, TERPADU DAN KEMANDIRIAN. DENGAN DEMIKIAN
REGULASI INI TELAH MENJADI LANDASAN PELAKSANAAN TUGAS, YANG
SEJALAN DENGAN TUNTUTAN PERUBAHAN LINGKUNGAN.
SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA ACARA SOSIALISASI INI
DIHARAPKAN DAPAT MENUMBUHKAN KOMITMEN UNTUK LEBIH
MENINGKATKAN SINERGITAS ANTARA FUNGSI LALU LINTAS DAN FUNGSI -
FUNGSI LAINNYA YANG TERKAIT, BAIK SEBAGAI PENDUKUNG MAUPUN
MENGEMBAN MISI PENGAWASAN. DENGAN DEMIKIAN, DIHARAPKAN POLRI,
KHUSUSNYA JAJARAN YANG MENGEMBAN FUNGSI KELALULINTASAN DAPAT
MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN BAIK. Dl SAMPING ITU, FUNGSI
PENGAWASAN INTERNAL JUGA DIHARAPKAN MAMPU MENJAGA DAN
MENGAWAL DINAMIKA OPERASIONAL PENGEMBAN FUNGSI LALU LINTAS,
AGAR SENANTIASA BERJALAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN
REFORMASI BIROKRASI POLRI, KHUSUSNYA PROGRAM UNGGULAN –QUICK
WINS.
KAPOLRI MENGINGATKAN, SAAT INI KITA TENGAH MENJALANKAN
REFORMASI BIROKRASI POLRI, MELIPUTI LIMA PROGRAM UTAMA YAITU :
EVALUASI KINERJA DAN PROFIL POLRI 2025, QUICK WINS, RESTRUKTURISASI
ORGANISASI, MANAJEMEN SDM DAN REMUNERASI, SERTA MANAJEMEN
PERUBAHAN, SEBAGAI PENJABARAN AMANAH YANG ADA DALAM UU NO 17
TAHUN 2007 SERTA GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005 – 2025. REFORMASI
BIROKRASI INI, ADALAH UNTUK MENGAKSELERASIKAN PROSES PERUBAHAN
DAN MEMBANGUN KULTUR POLRI SECARA KONSEPTUAL, KONSISTEN, DAN
BERKESINAMBUNGAN, DEMI MENCAPAI OUTPUT POLRI YANG MAMPU
MENAMPILKAN PROFESIONALITAS, MENUNJUKKAN SPIRIT DAN ETOS KERJA
YANG TINGGI, BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT,
BANGSA, DAN NEGARA, SERTA MENUNJUKKAN KOMITMEN YANG KUAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS.
REFORMASI BIROKRASI INI, DILAKSANAKAN SALAH SATUNYA, MELALUI
PROGRAM UNGGULAN QUICK WINS, YANG BERTUJUAN UNTUK
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN KECINTAAN MASYARAKAT KEPADA
POLRI DALAM WAKTU YANG CEPAT, Dl MANA DUA DIANTARA EMPAT
PROGRAM Dl DALAMNYA, SECARA LANGSUNG MENGAIT DENGAN TUGAS
KELALULINTASAN, YAKNI QUICK RESPONSE DAN TRANSPARANSI
PELAYANAN SSB.
KITA PATUT BERBANGGA BAHWA POLRI MERUPAKAN SALAH SATU INSTITUSI
YANG PALING CEPAT MERESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM HAL
REFORMASI BIROKRASI, Dl MANA PADA TANGGAL 30 JANUARI YANG LALU,
PROGRAM QUICK WINS TELAH Di LAUNCHING OLEH BAPAK PRESIDEN RI,
DENGAN FUNGSI LALU LINTAS SEBAGAI PENJURU. SETELAH ITU,
BERTEPATAN DENGAN PERINGATAN HA.RI BHAYANGKARA 1 JULI 2009, POLRI
MELUNCURKAN PROGRAM “INTEGRATED SYSTEM PELAYANAN LALU
LINTAS”, YANG MERUPAKAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI SIM, STNK
DAN BPKB SERTA KECELAKAAN LALU – LINTAS TERINTEGRASI SECARA ON
LINE DENGAN PERBANKAN (BRI) ,BEA CUKAI, 17 A.T.P.M DAN JASA RAHARJA.
MELALUI PROGRAM INI PELAYANAN AKAN SEMAKIN CEPAT, MURAH,
MUDAH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
INI SEMUA, SEBENARNYA MENUNJUKKAN KETERKAITAN ERAT ANTARA
FUNGSI LALU LINTAS DENGAN PENJABARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI.
PARA PERWIRA SEKALIAN TENTUNYA MENYADARI BAHWA FUNGSI LALU
LINTAS, MERUPAKAN SALAH SATU CORE BUSSINESS Dl LINGKUNGAN POLRI,
KARENA KARAKTERISTIK TUGASNYA YANG MENCAKUP TIGA RUMUSAN
TUGAS POKOK POLRI, SERTA BANYAK BERSENTUHAN SECARA LANGSUNG
DENGAN MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, LALU LINTAS MERUPAKAN
ETALASE POLRI, DIMANA SOROTAN PUBLIK AKAN BANYAK TERTUMPU
KEPADA KINERJA LALU LINTAS, SEHINGGA INI MENJADIKAN FUNGSI LALU
LINTAS MENJADI SANGAT STRATEGIS BERKENAAN DENGAN STRATEGI
MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEKALIGUS UPAYA INTERNAL
POLRI UNTUK MENGAKSELERASIKAN TRANSFORMASI KULTURAL.
PERFORMA FUNGSI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS AKAN
BANYAK MEMPENGARUHI CITRA POLISI, BISA SAJA BERSIFAT POSITIF
MAUPUN NEGATIF. DENGAN KATA LAIN, PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN, PENEGAKAN HUKUM, MAUPUN
PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS,
SENANTIASA BERSIFAT KORELATIF LINIER TERHADAP IMAGE POLRI.
KARAKTERISTIK TUGAS DAN FUNGSI LALU LINTAS YANG BERSENTUHAN
LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT, MENIMBULKAN KONSEKUENSI
DIJADIKANNYA FUNGSI INI SEBAGAI SASARAN BERBAGAI KONTROL
EKSTERNAL. HAL TERSEBUT HENDAKNYA DILIHAT SEBAGAI BENTUK
KEPEDULIAN MASYARAKAT PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG
DILAKUKAN OLEH POLRI, SERTA DIJADIKAN SEBAGAI CAMBUK UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA, GUNA TERWUJUDNYA TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, MAUPUN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN CEPAT,
DALAM RANGKA GOOD GOVERNMENT ( PEMERINTAH YANG BERSIH ).
MEMAHAMI HAL TERSEBUT, SYA HARAPKAN AGAR FUNGSI PROPAM
MELALUI KEGIATANNYA BAIK YANG BERSIFAT PREEMTIF, PREVENTIF,
AMUPUN REPRESIF, MAMPU MENGELIMINIR BERBAGAI POTENSI MAUPUN
ANCAMAN FAKTUAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI POLRI DI
BIDANG KELALULINTASAN SEPERTI BERUPA PENYIMPANGAN PERILAKU
ANGGOTA, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, MAUPUN KOMPLAIN
MASYARAKAT.
HENDAKNYA DIPAHAMI OLEH JAJARAN PROPAM BAHWA DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL, LEBIH LANJUT DIUTAMAKAN
KEPADA ASPEK PENCEGAHAN, SERTA TERWUJUDNYA KETERPADUAN
DENGAN FUNGSI TERKAIT. NAMUN DEMIKIAN, MANAKALA DITEMUKAN
TERJADI PENYIMPANGAN MAUPUN PELANGGARAN TERHADAP ATURAN, BAIK
KODE ETIK PROFESI POLRI MAUPUN DISIPLIN, BAHKAN PIDANA, SAYA MINTA
SEGENAP JAJARAN PROPAM UNTUK TIDAK RAGU – RAGU DALAM
MENGAMBIL TINDAKAN, YANG TENTUNYA DILANDASI PRINSIP OBYEKTIF,
CEPAT, DAN MENGANDUNG KEPASTIAN HUKUM.
DENGAN DEMIKIAN, KEMAMPUAN PROPAM DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN, SERTA MEMBINA HUBUNGAN YANG SINERGIS DENGAN
OBYEK PENGAWASAN, AKAN SANGAT MENDUKUNG PENCAPAIAN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI POLRI, KHUSUSNYA PROGRAM
UNGGULAN QUICK WINS DALAM BIDANG LALU LINTAS.
DEMIKIAN JUGA, KEPADA PARA PENGEMBAN FUNGSI PENDUKUNG, SEPERTI
FUNGSI SAMAPTA BERIKUT JAJARANNYA, SAYA MINTA DAPAT MEMAHAMI
ISI UNDANG – UNDANG INI DENGAN BAIK, MENGINGAT TUGAS -TUGAS
KESAMAPTAAN CUKUP IDENTIK DENGAN BEBERAPA BENTUK PENUGASAN
LALU LINTAS. SEDANGKAN UNTUK PARA PENGEMBAN FUNGSI BINA MITRA,
SAYA HARAPKAN DAPAT MEMBANTU MENSOSIALISASIKAN PERUNDANGAN
YANG BARU INI KEPADA MITRA POLRI MAUPUN SEGENAP MASYARAKAT,
SEHINGGA AKAN TERWUJUD BUDAYA SADAR DAN PATUH HUKUM. UNTUK
PARA PENGEMBAN FUNGSI PEMBINAAN HUKUM (BINKUM), SAYA HARAPKAN
SENANTIASA MEMANTAU DAN MENGKAJI PENERAPAN UNDANG – UNDANG
INI, SERTA MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DALAM HAL PENERAPAN
HUKUM PADA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KHUSUSNYA MENYANGKUT PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG
DIEMBAN OLEH POLRI.
MELIHAT KENYATAAN YANG BERKEMBANG DAN BERBAGAI PERSOALAN DI
LAPANGAN, TERUTAMA DALAM TUGAS-TUGAS POLISI YANG BERKAITAN
DENGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, SECARA JUJUR HARUS KITA
AKUI BAHWA MASIH BANYAK HAL YANG PERLU KITA PERSIAPKAN SECARA
MAKSIMAL, SEHINGGA KITA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN
KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG SECARA
MAKSIMAL PENTING UNTUK DIINGAT BAHWA PADA GILIRANNYA
MASYARAKATLAH YANG AKAN MENILAI BAHWA POLRI MEMANG MAMPU
UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH UNDANG – UNDANG DENGAN BAIK DAN
PENUH RASA TANGGUNG JAWAB, SEHINGGA MASYARAKAT JUGA YANG
AKAN MENILAI TENTANG KEPATUTAN POLRI UNTUK MENGEMBAN
BERBAGAI KEWENANGAN TERSEBUT DIBANDINGKAN DENGAN PIHAK LAIN.
